Tugas 1 Perekonomian Indonesia

Permasalahan di Sektor Ekonomi Indonesia

Menurut Presiden “dalam sistem ekonomi kapitalisme belum terdapat unsur keadilan” Maka dari itu pada saat masa pemeritahannya beliau tidak menyerahkan sepenuhnya ekonomi ke mekanisme pasar. Bapak Presiden yang biasa dipanggil ‘SBY’ ini mengungkap bahwa beliau berkeyakinan kuat untuk tidak akan menyerahkan ekonomi sepenuhnya ke pasar. Menurutnya, kondisi pasar belum terlalu bagus untuk menjalankan tugas berat tersebut. Dan bisa dilihat dimana pun contohnya apabila strategi itu diterapkan pasti akan menemui kegagalan. Pernyataan tersebut diutarakan saat bersilatuhrahmi dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, pada hari 

Senin 4 November 2013.

Tetapi beliau menyadari ekonomi akan menjadi lebih efisien apabila diserahkan ke mekanisme pasar.Dengan begitu aktifitas monopoli akan sulit terjadi. Seperti dihadapkan pilihan yang sulit, langkah bapak Presiden saat itu juga bukan tanpa kekurangan. Karenanya disini perlu keseimbangan antara pemerintah dengan mekanisme pasar. Dimana pemerintah bertugas  mengatur regulasi, meningkatkan infrastruktur dan mendorong pelaku pasar sehingga tercipta kesinambungan diantara kedua belah pihak.

Beliau berharap pula “para pelaku pasar senantiasa menjalankan tugasnya dengan teratasinya masalah rakyat”. Sebagai contoh penerapannya, Presiden ingin tercipta kestabilan harga dengan menjaga persediaan komoditi domestik. Ditegaskan juga bahwa peran pemerintah selain  membuat regulasi juga membantu dalam hal anggaran. Tidak adil jika pemerintah menjalankan semua tugasnya  namun pelaku bisnis kurang memberi kontribusi.

“Asal kita saling bekerja sama, kestabilan harga, pangan, energi, dan lain - lain pasti dapat tertangani dengan baik,” kata orang nomor satu saat itu.

 Sementara itu di lain pihak Riza Suarga, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berpendapat “guna memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia pemerintah diminta melakukan tindakan radikal”. Namun yang terjadi  di situasi menjelang pemilihan umum pemerintah sekarang dinilai kurang mengambil tindakan tersebut. Ia menuturkan tindakan itu dapat dimulai dengan memperbaiki nilai tukar rupiah. Mengingat saat ini nilai mata uang Indonesia terhadap dollar kian tidak menentu.

 Setelah acara diskusi masalah polemik Upah Minimum Provinsi pada hari Sabtu 2 November 2013 di Jakarta,  dia kembali mengatakan bahwa “tim kerja ekonomi pemerintah merupakan tim ekonomi penakut”. Namun disamping itu, ia juga  menambahkan “rakyat tidak bisa serta merta menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”. “Formula pembenahan ekonomi saat ini tidak relevan lagi.” Ungkap Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri tersebut.

 Disisi lain, sebagian pihak menyayangkan beberapa kebijakan pemerintah terhadap devisa bebas. Hal ini kemudian dipakai menjadi penyebab dibalik ketidakstabilan nilai tukar rupiah saat ini. Akibatnya berdampak tehadap harga barang kebutuhan dari sektor komoditi impor yang kian melonjak tajam. Dari beberapa keterangan diatas seharusnya segenap bangsa Indonesia segera sadar dan berbenah. Mulai dari pemerintah, pelaku bisnis dan semua rakyat diminta bahu - mambahu menyelesaikan masalah yang paling menjadi momok negeri ini, yaitu sektor ekonomi.

Sumber:Disini